Rilis sweeping buku yang dianggap menyebarkan Komunisme.

Rilis terkait sweeping buku yang dianggap menyebarkan Komunisme.


Terkait peristiwa sweeping buku-buku yang dianggap menyebarkan Komunisme oleh aparat Kediri di sebuah toko buku di Pare, maka menjadi penting bagi kami, Jaringan Islam Antidiskriminasi (JIAD) untuk menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Mengecam aksi tersebut karena bertentangan dengan semangat kemerdekaan intelektual, termasuk yang berkaitan dengan Peristiwa 1948, 1965 dan setelahnya. Aksi pemberangusan tersebut juga berlawanan dengan salah satu prinsip syariah, yakni kewajiban agama untuk menjaga kemerdekaan berfikir (hifdz al-'aql).
2. ‎Meminta aparat hukum dan militer untuk menghentikan fobia-komunisme yang nantinya bisa menimbulkan kegaduhan politik yang kontraproduktif bagi semangat reformasi;
3. ‎Meminta kepada semua pihak agar secara serius melindungi kemerdekaan dan kebebasan intelektual, bukan malah menyebarkan teror-psikologis;
4. ‎Menyerukan kepada masyarakat agar tidak ragu membaca semua karya-karya yang berkaitan dengan sejarah masa lalu Indonesia, terutama yang berkaitan dengan PKI dan Komunisme, agar semakin dewasa dan adil dalam menyikapi sejarah.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.


Jombang, 28 Desember 2018

Aan Anshori
Kordinator
Twitter @aananshori

DARI PAYAKUMBUH KE SINLUI; LGBT DAN WAJAH MILENIAL

Meski sama-sama bisa dikategorikan sebagai generasi millenial, namun dua kelompok beda agama di dua kota merespon isu LGBT secara kontras.

Di Payakumbuh, Rabu (7/11), ratusan anak-anak muda bersama orang dewasa turun ke jalan mengecam LGBT dengan segala argumentasinya. Mereka berdemonstrasi dalam rangka deklarasi perang terhadap apa yang dianggapnya sebagai penyakit masyarakat. LGBT disejajarkan dengan minuman keras, perjudian serta perzinahan.

Penyejajaran ini sungguh problematik mengingat ada pemaksaan logika di dalamnya. Sejak kapan transgender, lesbian, homoseksual maupun biseksual adalah kejahatan? Jangankan masuk dalam dalam aktifitas pidana, terkategorisasi sebagai penyakit mental pun tidak, menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Tampak sangat jelas anak-anak millenial Payakumbuh tersebut belum mendapatkan edukasi tentang konsep dasar gender dan seksualitas dalam diri manusia.

Sungguhpun demikian, mereka tidak bisa disalahkan karena guru-guru mereka juga terlalu malas belajar. Padahal guru-guru ini telah menikmati gurihnya 400an triliun dana pendidikan dalam APBN 2018.

Saat berdemo, ada sesorang anak yang mengangkat poster berbunyi "Seanjing-anjingnya anjing jantan tidak akan kawin dengan anjing jantan," Poster ini menunjukkan betapa katroknya mereka yang menganggap absennya homoseksualitas di dunia binatang.

Padahal, buku hasil riset Bruce Bagemihl berjudul "Biological Exuberance: Animal Homosexuality and Natural Diversity," telah menjelaskan panjang soal itu. Di dalam risetnya, Bagemihl menggambarkan secara gamblang homoseksualitas terdeteksi pada ratusan spesies.

Anak-anak millenial Payakumbuh bisa jadi tidak pernah menemui dan berdialog secara rendah hati dengan teman-teman LGBT. Kiranya anak-anak tak berdosa ini seperti telah terjangkiti virus homofobia dari guru-guru mereka. Virus ini menjadi sangat mematikan karena biasanya bercampur dengan ekstrak agama yang terkenal sangat ampuh efeknya.

Situasi yang kontras terjadi di sekolah SMA Katolik St. Louis (baca Sinlui) Surabaya. Anak-anak millenial sekolah itu malah justru diperbolehkan gurunya mengundang Eky, kawan saya yang gay, untuk berbagi pengetahuan seputar dirinya dan pengalamannya, Rabu (7/11).

Saya menebak, sejak awal sangat mungkin ada preteks negatif dalam benak mereka terkait LGBT. Namun tampak jelas hal itu disikapi secara dewasa dan rendah hati dengan cara mencari tahu. Apa yang lebih rendah hati ketimbang memosisikan dirinya sebagai pihak yang belum tahu atas hal tertentu dan belajar langsung dari yang bersangkutan?

Ya, Eky yang homo itu, alih-alih dipersepsi sebagai pendosa dan "berpenyakitan," malah justru diposisikan dalam strata terhormat di kelas itu; menjadi "sang guru," --sebutan formal bagi siapapun yang diundang dalam kelas resmi sekolah tersebut.

Terlepas dari sikap yang akan diambil anak-anak Sinlui nantinya, perjumpaan langsung dengan "sang guru" akan memberi mereka bekal yang cukup untuk menemukan bagaimana "wajah tuhan" terimplementasi di diri mereka menyangkut kelompok LGBT.

Pastinya akan sangat berbeda dengan para milenial Payakumbuh yang lebih dulu memilih citra Tuhan yang menghujat, koersif dan intimidatif. Pencitraan yang muncul akibat kurangnya pengetahuan seperti ini juga pernah terjadi 53 tahun lalu saat politik Islam merespon Pembantaian 65-66.

Kala itu, hampir semua organisasi politik Islam bersikap sangat keras terhadap PKI dan siapapun yang dianggap pengikutnya, terutama kelompok abangan. Mereka mengintimidasi dan mempersekusi kelompok ini dengan berbagai motif, salah satunya menambah pengikut melalui konversi agama.

Namun sayangnya, hal itu tidak sepenuhnya berhasil. Catatan Ukur dan Cooley tahun 1979 dalam "Jerih dan Juang: Laporan Nasional Survai Menyeluruh Gereja di Indonesia," menunjukkan ratusan ribu orang, kebanyakan di pulau Jawa,. justru memilih Kristen dan Katolik sebagai cangkang baru relijiusitas. Mereka merasa dua agama ini lebih akomodatif terhadap situasi psikologis yang dialaminya saat itu.

Dalam hal penyikapan terhadap LGBT, milenial Islam Payakumbuh dan Katolik Sinlui telah menawarkan dua model yang sangat kontras, seperti langi dan bumi. Dan yang menggelisahkan, Islam Payakumbuh ini merupakan satu-satunya model yang diterapkan oleh institusi pendidikan Islam di Indonesia yang jumlahnya mencapai hampir satu juta lebih dengan topangan puluhan triliun dana APBN tiap tahun.

Kita butuh lebih banyak model pengajaran seperti Sinlui agar Indonesia lebih beradab terhadap warganya yang punya identitas gender dan orientasi seksual berbeda dengan kebanyakan.

Satu Melawan Enam; Ada Tionghoa di Gereja Jawa

Setelah sempat jeda cukup lama, bedah buku narasi memori "Ada Aku di antara Tionghoa dan Indonesia," kembali disulut lagi. Penyelenggaranya, gabungan beberapa organisasi dengan tim kecil dari GUSDURian Klaten dan GKJ Karangdowo, Sabtu (3/11), di Aula Klasis Klaten Timur dekat stasiun Klaten.

Kerja kilat beberapa hari membuahkan forum diskusi yang gayeng dengan Pak Yahya Yusuf dari UKDW sebagai pembedahnya. Ya, Tionghoa dibincang di gereja Jawa.

Enam penulis yang semuanya bukan-Tionghoa hadir memberi kesaksian atas apa yang mereka tulis. Gus Jazuli Klaten hadir memberikan sambutan dan mengikuti bedah buku sampai selesai.

Kerennya buku ini, aku kira, terletak dari kejujuran para penulis menarasikan kisah hidupnya ketika bersinggungan dengan kelompok Tionghoa. Lail, salah satu penulis misalnya, perlu menapaktilasi kembali persahabatannya dengan Lily, teman Tionghoanya, yang telah terputus 25 tahun agar tulisannya selesai. "Saya bersusah payah mencarinya kembali agar bisa menyelesaikan tulisan," ungkapmya.

Cerita Doni sungguh dramatis. Pendeta gereja GKJ di wilayah Ambarawa ini sejak awal memang punya ketidaksukaan dengan kelompok Tionghoa. Hingga pada suatu ketika ada rombongan mahasiswa/i teologi yang belajar di gerejanya. "Bajigur, lha kok Cino kabeh. Matek aku," ungkapnya yang disambut gelak tawa peserta bedah buku. Namun justru di sanalah titik baliknya.

Buku ini keren, terlepas dari masih perlunya perbaikan-perbaikan minor. Jika boleh jujur, belum ada yang bisa menandingi buku setebal 435 halaman ini, yang berisi cerita nyata 73 penulis saat bergulat dengan ketionghoaan. Sebagian besar penulisnya bukanlah Tionghoanya, dan semuanya menulis secara sukarela.


Kalau kamu tertarik mengadakan bedah bukunya, aku akan kasih 2 buku gratis dan mengupayakan 1-2 penulis hadir dalam acara tersebut.

Tak perlu berharap ada dukungan finansial untuk penyelenggaraan acara tersebut karena aku percaya kamu mampu mengupayakannya sendiri.

Jika berminat, jangan sungkan menghubungiku ya. Seluruh keuntungan penjualan buku ini digunakan untuk mencetaknya kembali.

*** Thank to Dhyana, Ilham, dan semua pihak. Upahmu besar di Surga.

Kafir dan Ogah Masuk Gereja: Upayaku Memuaskan Yuli

Seorang perempuan muda, Yuli namanya, berdiri untuk bertanya pada sesi kedua seminar nasional Sumpah Pemuda bersamaan dengan ulang tahun ke-70 Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) St. Lucas Surabaya, Minggu (28/11), di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.

Setelah menceritakan sedikit pergumulan keluarganya, dia menyodorkan dua pertanyaan kepadaku. "Anak saya berumur 4 tahun pernah bertanya kenapa saya dan kakaknya memilih kafir dan tidak masuk Islam. Bagaimana menjelaskan persoalan keyakinan pada anak seusia dia?" katanya.

Lalu ia dengan masygul menceritakan ayahnya yang tidak mau masuk ke dalam gereja saat ia menerima pemberkatan perkawinan. Yuli nampak masih sangat heran bagaimana hal itu bisa terjadi pada seorang ayah ketika putrinya melangsungkan salah satu momen terpenting dalam hidupnya.

"Mbak, saya bukan psikolog dan belum pernah mengalami hal itu. Tapi saya percaya dua peristiwa yang kamu alami pasti sangat berat," aku mulai menjawabnya dengan keterbatasan yang nyata.

Menjelaskan konsep kekafiran pada anak usia empat tahun agar ia bisa paham tanpa kuatir terjebak logika binerik salah-benar rasanya cukup menantang. Sama menantangnya dengan menjawab pertanyaan; kamu lebih suka ayah atau ibu.

"Yul, katakanlah pada anakmu, kekafiran adalah 'emoh menyayangi orang lain,' Setelah itu, kamu tanya balik ke dia apakah kakaknya menyayanginya atau tidak. Dengan demikian, tandaskan juga bahwa kekafiran tidak ada hubungannya dengan agama yang dianut orang," tambahku.

Keberanianku merevisi konsep kekafiran klasik sepenuhnya berpijak pada ijtihad Ibn Asyur, syaikh al-Islam asal Tunisia yang beraliran Sunni-Maliki. Ia berpandangan kemerdekaan beragama dijamin dalam Islam merujuk pada QS. 2:256.

Menurutnya, berbagai ayat bernuansa permusuhan terhadap non-Muslim, misalnya QS. 9:73; 66:9; 2:193, bersifat spesifik karena saat itu kelompok non-Muslim menyerang umat Islam pasca penaklukan Makkah.

Itu sebabnya, ayat-ayat permusuhan tersebut berlaku khusus dan tidak bisa mengalahkan ayat universal seperti ayat tentang jaminan kemerdekaan beragama. Asyur nampak ingin menyatakan semua agama mengajarkan kebaikan. Jika ada orang berbuat jelek atas nama agama maka yang salah adalah interpretasinya, bukan agamanya.

Menganggap orang lain jelek atau jahat hanya karena perbedaan agama merupakan hal yang kurang tepat dan perlu dikoreksi. "Jelek itu perilakunya, bukan agamanya," kataku menambahkan.

Kini, aku harus menjawab pertanyaan kedua Yuli terkait penolakan ayahnya masuk gereja saat pemberkatan perkawinannya. aku meyakinkan Yuli bahwa setiap orang punya keterbatasan. Tidak elok seandainya kita memaksakan kehendak. "Tugas kita adalah menyayangi seseorang dengan tulus sembari terus bersabar memberinya pengertian," kataku.

Kala itu, sangat mungkin ayah Yuli, menurutku, berfikir keimanannya akan bergeser jika harus memasuki gereja. Ia semacam menghadapi dilema; melihat dari dekat pemberkatan anaknya, atau harus "menggadaikan" imannya. Dan ia memilih yang kedua --pilihan yang nampanya melukai Yuli.

"Mungkin ceritanya akan lain, Yul, jika aku hadir dan ikut masuk ke gereja. Anggap saja beliau sungkan mau masuk karena nggak ada kawannya," selorohku disambut tawa beberapa peserta seminar.

Yuli barangkali satu dari sekian banyak orang yang mengalami peristiwa seperti itu. Ya, peristiwa tersebut muncul akibat model edukasi keagamaan Islam yang bersifat literal dan klasikal.

Ia sangat mungkin telah menyimpan pertanyaan itu sejak lama dan bingung hendak ditanyakan kepada siapa. Atau bisa jadi ia telah mendapat jawaban namun kurang memuaskan dirinya.

Semoga ia terpuaskan olehku.(*)

Dismantling churches, dismantling Islam

Aan Anshori**
Tebuireng, Jombang

Three churches in Jambi were recently forced to close by the municipality due primarily to pressure from Islamic organizations, including the local branches of the Islamic Defenders Front (FPI) and the Indonesian Ulema Council (MUI), as well as the Jambi Interfaith Communication Forum (FKUB).

The official reason for the closures of the Indonesian Huria Christian Church (HKI), Indonesian Methodist Church (GMI) and the Assemblies of God Church (GSJA) cited a permit for public worship. City authorities had apparently taken into account that the churches had been established for more than 10 years and that they had already applied for the permit, although no permit had been granted to date.

This situation calls to mind the worsening situation for the Christian community in Indonesia. According to the Indonesian Communion of Churches (PGI), more than 1,000 churches have been closed in the last 20 years.

My own data shows that under the administrations of Soeharto and BJ Habibie, 456 churches were forcibly closed and 156 others were vandalized. During the administrations of Abdurrahman Wahid and Megawati Soekarnoputri, at least 232 churches were closed and 92 others vandalized, while up to 2010 under the Susilo Bambang Yudhoyono administration, at least 2,442 churches were attacked.
According to the Wahid Foundations national survey released in July 2016, almost 60 percent of adult Muslims in Indonesia resented non-Muslims, including ethnic Chinese, and also said they felt the lingering threat of communism — which has been associated with non-Muslim Chinese-Indonesians since the political upheaval of the 1960s that was partly blamed on China.

Could it be worse?
As a Muslim raised in the Sunni tradition, I experienced anti-Christian hostility as a part of Muslim teachings. From early on, I was raised to believe that no other religion was superior to ours. In the absence of visible Jews — who our teachings said we should hate above all others — the group that earned our greatest resentment was the Christians.

As Muslims, we considered Christianity a betrayal of faith and that Christians had to be “saved” by forcing them to convert to Islam. According to this line of thinking, Christians had betrayed the oneness of God, because we were taught that they were polytheists through imagining God as comprising three entities.

According to our classic teachings, Islam is the final successor to the earlier Abrahamic religions of Judaism and Christianity, and anyone rejecting this belief was categorized as an infidel (kufr).

The Quran contains over 160 verses that mention jihad, which is largely understood as a command to fight non-Muslims that — according to many classical Islamic jurists and Quranic Sunni scholars such as Ibn Hazm and Ibn Kathir — therefore abrogated the 124 verses that call for tolerance, compassion and peace.
In addition, hostility towards Christianity, unfortunately, is literally deemed “sacred” in the Holy Quran. For instance, Surah al Baqarah verse 120 is always cited, wrongly, as justification that Christians will not rest from proselytizing Muslims; whereas this verse actually speaks about a very specific moment when the Jews in Medina deplored the Prophet Muhammad's decision to no longer pray (qibla) in the direction of Jerusalem, according to the scholar al-Wahidi in Asbab al-Nuzul (Contexts and occasions of the revelations of the Quran). In early Islam, as Tabari recorded in Tarikh Rusul wal Muluk (History of prophets and kings), the prophets and early Muslims all used to pray towards Jerusalem.

Sadly, incorrect teachings regarding these verses have been used in the Islamic-Christian conflict of Indonesias political and religious history. From Mujibburrahmans published dissertation, Feeling Threatened: Muslim-Christian Relations in Indonesia's New Order (2006), we learn that some Islamic leaders were deeply hurt by mass conversions to Christianity following the witch-hunt against suspected communists in 1965-66. According to J.S. Aritonang and Karel Stennbrink in A History of Christianity in Indonesia, "More than a million persons were willingly baptized as Catholics, as well as Protestants, in Indonesia” at the time.

For many Islamic leaders, clerics and even scholars, such experiences seemed to justify what they understood from the Quran, that Christians did and would try to convert as many Muslims as possible. This understanding, then, was dogmatically turned into a negative stereotype against all Christians and was widely spread through the Islamic education system. Most Sunni Muslims in Indonesia follow the Shafi'i school (madzhab), known to contain the strictest paradigm on supposed infidels compared to other schools.

So whats next?
I believe religious desegregation in society is the key to solving Indonesias faith-related problems, based on my own experience dealing with the intolerant and prejudiced views many young Muslims hold toward Christianity.

With the Gus Dur Network (Jaringan GUSDURian), named after the late NU leader and former Indonesian president Abdurrahman Wahid, I have conducted many interfaith youth forums, especially in West and East Java, challenging dozens of young Muslims to meet Christians, mostly in churches. From there, I urge them to confront their fear of churches, the cross and Christianity itself, as well as to dismantle their prejudices on Christianization. This has worked so far, and I often ask them to write down their personal experiences and share them on social media, so that other people can learn from them.

Desegregation, again, should be the strategy that the national education system integrates into its curriculum, starting from elementary schools. As such, the administration of President Joko “Jokowi” Widodo should immediately order the Religious Affairs Ministry and the Education and Culture Ministry to reconstruct any Islamic teachings that are not in accordance with the interfaith spirit or Indonesia's diversity.

The two ministries should prioritize at least two policies: the reinterpretation of any intolerant Islamic teachings and mandating schools, at any level, to facilitate interfaith visits, including diverse places of worship.
Further, Jokowi and all religious leaders should declare a moratorium on the closure of any places of worship, particularly churches, and make serious efforts in implementing it, whatever it takes. Prior to such measures, Jokowi must persuade at least the two largest moderate Islamic organizations, the NU and Muhammadiyah, which have significant roles in the MUI.

With his fairly high ratings, if Jokowi continues to promote tolerant Islam with running mate Ma'ruf Amin at his side, he should not worry about losing the “Islamic vote” in the next presidential election.(*)
-

* first published in The Jakarta Post
**The writer is obtaining a masters in Islamic family law at Hasyim Asy'ari University in Tebuireng, Jombang, East Java, and an active member of the Gus DurNetwork (Jaringan GUSDURian) community organization.

MELINDUNGI KEHORMATAN

Press Rilis Jaringan Islam Antidiskriminasi terkait Intervensi Militer terhadap Pembatalan Seminar Sejarah di Universitas Negeri Malang 24 Oktober 2018.

MELINDUNGI KEHORMATAN


Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Mimbar kemerdekaan akademik terus mengalami cobaan dan penodaan. Kali ini terjadi pada rencana seminar sejarah yang siselenggarakan di Universitas Negeri. Acara yang sedianya dihelat 24 Oktober ditunda tanpa batas waktu. Penundaan ini terjadi sebagai akibat dari intervensi militer setempat -Korem dan Kodim- kepada pihak kampus. Kedua institusi militer tersebut dikabarkan sukses memaksa panitia untuk "menunda" acara sampai batas yang tidak pasti.

https://historia.id/modern/articles/aparat-militer-larang-seminar-sejarah-di-universitas-negeri-malang-P3qLE

Sangat mungkin "penundaan" ini disebabkan adanya nama Prof. Asvi Warman Adam yang dikenal gigih menyuarakan urgensi kejujuran penulisan sejarah Indonesia. Ia memang diakui sangat kritis terhadap narasi mapan menyangkut Peristiwa G30S.

Dengan berani pula, ia pernah memberi kesaksian di Pengadilan Rakyat Internasional (International People's Tribunal) di Den Haag terkait apa yang dialami Tertuduh PKI dalam kurun 1965-66. Keberaniannya berdiri menantang arus utama narasi sejarah 65 nampaknya membuat seminar tersebut dianggap bisa "mengganggu stabilitas nasional,"

Atas penundaan ini, Jaringan Islam Antidiskriminasi (JIAD) perlu menyatakan sikap sebagaimana berikut:

1. Sangat menyayangkan gagalnya seminar tersebut. Upaya intervensi militer terhadap kemerdekaan akademik tidak hanya menunjukkan bertentangan dengan demokrasi namun juga bertabrakan dengan salah satu tujuan syariah (maqashid al-syariah) yakni perlindungan terhadap kemerdekaan berpikir secara jujur dan saintifik (hifd al-aql)

2. Meminta militer dan semua pihak agar melindungi kehormatannya sendiri dengan cara mempertimbangkan untuk mampu berfikir rasional sekaligus tidak bersikap kekanak-kanakan dalam menyikapi isu 65-66, serta berusaha keras untuk sembuh dari penyakit PKI-fobia. Sikap-sikap psikologis seperti ini acapkali tidak hanya menyebabkan hak warga untuk mendapatkan informasi dan berkumpul menjadi terhambat, namun lebih jauh menghalangi perjuangan menuntut keadilan bagi Korban 65-66.

Sebagai kekuatan politik di Indonesia saat ini, PKI sudah lama pupus dan tidak ada. Itu sebabnya, merawat PKI-fobia ini harus dijauhi karena telah terbukti lebih banyak mudlarat (destruksi) ketimbang manfaatnya.

3. Mendesak kepada pemerintahan Jokowi agar melengkapi pencapaian kesuksesannya dengan cara memastikan Korban 65-66 bisa direparasi hak-haknya, serta meminta militer untuk tidak lagi menghalangi kebebasan akademik.

Demikian.


Wallohu al-muwaffiq ila aqwamith al-thariq
Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh.

Jombang, 11 Oktober 2018

Aan Anshori
Kordinator
08155045039 (WA)
aan.anshori@gmail.com

Gusdurian dan Ciganjur; Sebuah Tafsir Personal

"Nek pengen melok gerakan politik praktisnya Gus Dur, nang Yenny wae, Mas. Nek melu aku, gak oleh ngomong politik praktis," kata Mbak Alissa, imam kedua Ciganjur setelah bu Sinta Nuriyah, suatu ketika. Yenny Wahid adalah imam ketiga, Anita Wahid dan Inayah Wahid adalah imam keempat dan kelima, berurutan.

"Lho katanya Gusdurian netral, kok ndukung salah satu capres?" tanya temanku. Begini, sepanjang yang aku pahami, Gusdurian adalah para pengagum sekaligus penerus perjuangan Gus Dur. Kata itu sifatnya generik. Siapapun boleh mengklaim dirinya sebagai Gusdurian, kecuali undang-undang menentukan lain.

Secara umum, menurutku, Gusdurian dibagi dua; Ciganjur dan non-Ciganjur. Gusdurian non-Ciganjur adalah mereka yang tidak mengikuti arahan langsung dari Ciganjur namun tetap merasa mengamalkan ajaran Gus Dur. Contoh yang paling ekstrim adalah Cak Imin.

Pria ini adalah figur paling unik. Dibesarkan dan dididik berpolitik (protege) langsung oleh Gus Dur, namun ia juga merupakan satu-satunya orang yang sanggup membuat Gus Dur mengeluarkan surat pernyataan keras menyangkut dirinya. Isinya, selama PKB masih dipimpin olehnya maka partai ini dilarang menggunakan apapun yang berkaitan dengan Gus Dur demi mendulang suara. Aku masih simpan foto suratnya. Namun harap jangan dipelintir aku tidak suka dengan PKB. Itu dua hal yang berbeda.

Kembali ke soal Gusdurian faksi Ciganjur. Di dalam keluarga ini, ada 5 imam sebagaimana yang aku jelaskan di atas. Kelimanya berbagi peran untuk merawat dan meneruskan perjuangan Gus Dur. Setiap imam punya pengikut masing-masing. Pengikutnya, tentu bisa disebut Gusdurian juga.

Yang paling menonjol gerakannya ada 3 orang; bu Sinta Nuriyah dengan Puan Amal Hayati, Alissa Wahid dengan Jaringan GUSDURian (JGD) dan tentu saja Yenny Wahid dengan Barisan Kader (Barikade) Gus Dur.

Yang aku pahami, Mbak Yenny kedapuk meneruskan ide dan gerakan politik praktis Gus Dur. Mendesain parpol, berelasi antarelit parpol, maupun mendistribusi kadernya ke parpol, itu urusan dia.

Di sisi lain, ada Alissa Wahid. Dialah yang diberi mandat merawat perjuangan Gus Dur dalam aspek non-politik praktis. Perempuan ini "menjahit" ratusan anak muda (dan senior) untuk tumbuh bersama. Tidak untuk membangun sebuah partai, namun menciptakan barisan masyarakat sipil, dalam arti gerakan kritis non-pemerintah dan non-partisan. Alissa meneruskan perjuangan panjang Gus Dur jauh sebelum pria ini mendirikan PKB.

Apakah Jaringan GUSDURian yang dikomandani Alissa Wahid bukan sekedar kedok saja, untuk menyuplai gerakan politik yang dikomandani Yenny? Rasanya kok tidak. Sekitar enam tahunan berproses bersama Jaringan GUSDURian, aku tidak merasakan skenario itu.

Justru yang terberat di Jaringan GUSDURian ini, menurutku, adalah keharusan non-aktif dari JGD kalau aktifisnya ingin berproses di parpol, misalnya nyaleg. "Jangan bawa-bawa GUSDURian di arena kontestasi politik praktis!" Itu kuncinya. Oleh sebab itu, cukup mudah mengidentifikasi mana pasukannya Alissa dan Yenny. Pasukan Alissa terlihat dari gesture dan kosakatanya; LSM banget! -- pengorganisasian, pendidikan kritis, advokasi dan hal-hal seputar itu. Bahkan tak jarang orang-orangnya sangat kritis pada partai politik.

Jadi, kalau ada orang yang mendeklarasikan diri sebagai Gusdurian, maka tanyalah "Ciganjur atau non-Ciganjur?" Jika dijawab "Ciganjur" maka susuli dengan pertanyaan lanjutan "Siapa Imamnya?" Dari sini akan kelihatan rantai komando dan karakternya.

Terhadap semua pengikut para imam Ciganjur, aku selalu melihatnya sebagai keluarga besar di mana persaudaraan harus terus digelorakan. Misalnya, beberapa bulan lalu aku dengar ada kelompok MAFINDO. Di dalamnya ada Mbak Anita Wahid. Maka siapapun yang berkecimpung di sana, aku anggap Gusdurian dan kami beririsan di pusaran Ciganjur meski beda imam. "Oooo genknya Mbak Anit ya.." atau "Oooo pasukannya Mbak Yenny ya" atau "Oalah..kamu orangnya ibuk to" Kata "ibuk" merujuk kepada bu Sinta Nuriyah.

Yang tak kalah penting, dalam perspektifku, berelasi dengan gerakan Ciganjur adalah kesediaan untuk melayani (khidmat) dan berkorban. Bahkan tidak jarang harus menerima kenyatan untuk "disalib" karena memperjuangkan sebuah prinsip, sebagaimana Gus Dur atau Ahok.

Sekali lagi, Gusduriannya mbak Yenny itu berpolitik praktis melalui Barikade Gus Dur. Sedangkan Jaringan GUSDURian-nya Mbak Alissa tidak berpolitik praktis. Arah gerakan 2 imam dan 3 imam Ciganjur lain adalah SAMA; merawat dan meneruskan cita-cita Gus Dur. Caranya saja yang berbeda.

Jadi clear ya.

I love you!